Berkavarpapua.com, Papua Barat — Pimpinan wilayah dan cabang Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) di Provinsi Papua Barat menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando langsung Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan konstitusi dan amanat reformasi.
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor Kabupaten Manokwari, Sirajudin bin Abdel Naser Bauw, menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang telah diatur secara jelas dan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional.
“Kami mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Stabilitas keamanan nasional harus dijaga melalui sistem yang sudah berjalan sesuai amanat konstitusi,” tegas Sirajudin.
Pernyataan dukungan serupa juga muncul dari berbagai pengurus GP Ansor di daerah lain, yang menilai bahwa posisi kelembagaan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang paling ideal untuk menjaga independensi serta netralitas institusi dalam tugasnya, serta sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat reformasi.
Secara lebih luas, dukungan ini muncul di tengah diskusi publik dan agenda reformasi kelembagaan Polri di tingkat nasional, yang juga direspons oleh DPR RI melalui rapat paripurna yang menegaskan kembali bahwa Polri tidak akan dijadikan kementerian dan akan terus berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Dengan dukungan tersebut, GP Ansor di Papua Barat menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan reformasi Polri sesuai konstitusi, serta mendorong aparat kepolisian yang profesional, humanis, dan dekat dengan masyarakat, demi terciptanya keamanan dan kedamaian yang berkelanjutan di tanah air. (.,.)