berkabarpapua.com, MANOKWARI — Aksi solidaritas kemanusiaan terkait kasus penembakan tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, digelar sejumlah organisasi mahasiswa, pemuda dan elemen masyarakat sipil di Manokwari, Rabu (19/8/2026).
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Kemanusiaan Penembakan di Maybrat sebelumnya berkumpul sejak pukul 08.00 WIT di depan Perpustakaan Universitas Papua (UNIPA) Manokwari.
Mereka kemudian melakukan long march menuju Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) untuk menyampaikan aspirasi.Dalam pernyataannya, massa aksi menyatakan keprihatinan atas peristiwa penembakan terhadap tiga warga sipil di Maybrat yang menurut mereka diduga melibatkan oknum anggota TNI.
Massa mendesak agar kasus tersebut diusut secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi para korban.Perjalanan massa menuju Kantor MRP PB sempat dihentikan aparat Polresta Manokwari di sekitar Lampu Merah Makalo, Jalan Fanindi.
Massa kemudian bertahan di lokasi dan melanjutkan penyampaian aspirasi melalui orasi serta mimbar bebas yang mengangkat isu kemanusiaan.Setelah melalui proses negosiasi, sekitar pukul 15.15 WIT perwakilan MRP PB dan Kementerian HAM Wilayah Papua Barat disebut datang ke lokasi untuk menerima aspirasi massa aksi.
Lima Tuntutan Utama :
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Peduli Kemanusiaan Penembakan di Maybrat menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, massa mendesak Panglima TNI, Kapolri dan Komnas HAM RI membentuk tim investigasi independen untuk mengusut secara menyeluruh kasus penembakan tiga warga sipil di Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat.
Kedua, massa meminta proses hukum yang transparan, adil dan terbuka terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penembakan maupun tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
Ketiga, mereka mendesak agar segala bentuk intimidasi, kekerasan, represi dan pembatasan ruang demokrasi terhadap masyarakat sipil dan mahasiswa dihentikan.
Keempat, massa meminta jaminan keamanan dan perlindungan HAM bagi masyarakat Aifat, termasuk pemulihan kondisi sosial dan psikologis warga yang terdampak akibat peristiwa tersebut.
Kelima, massa mendesak pemerintah pusat bersama institusi keamanan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua, khususnya kebijakan yang menurut mereka berpotensi menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil. (YP)