Berkabarpapua.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah besar untuk merampingkan perusahaan milik negara.
Hingga akhir 2026, pemerintah menargetkan sekitar 700 BUMN ditutup atau dihentikan operasionalnya sebagai bagian dari upaya melakukan efisiensi.
Langkah tersebut bukan semata-mata untuk mengurangi jumlah perusahaan negara. Pemerintah ingin memangkas berbagai biaya yang selama ini dianggap membebani keuangan negara.
Prabowo memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghasilkan penghematan hingga Rp100 triliun. Penghematan itu salah satunya berasal dari berkurangnya biaya rutin, termasuk beban gaji direksi dan komisaris serta biaya overhead perusahaan.
Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali badan usaha milik negara agar lebih efisien dan tidak mempertahankan perusahaan yang dinilai tidak lagi memberikan manfaat optimal.
Dengan jumlah BUMN yang lebih ramping, pemerintah berharap pengelolaan perusahaan negara menjadi lebih efektif. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk biaya operasional dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih produktif.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tentu menjadi perhatian karena menyangkut ratusan perusahaan dan para pekerja yang berada di dalamnya.
Jika target tersebut berhasil dilakukan sampai akhir 2026, pemerintah berharap efisiensi besar-besaran ini dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan negara sekaligus meningkatkan kinerja sektor BUMN. (.,.)